-->

Hoax Terkait Pilpres 2024 Diperkirakan Lebih Banyak Dibanding 2019

Hoax Terkait Pilpres 2024 Diperkirakan Lebih Banyak Dibanding 2019

CekFAKTA.net - Kendati tahapan pendaftaran calon presiden (capres) beserta wakilnya masih akan berlangsung Oktober-November 2023 mendatang, namun hoax terkait capres dan partai politik (parpol) sudah mulai bermunculan.

Itu artinya, masyarakat akan mulai disuguhi berita-berita bohong, yang diperkirakan jumlahnya akan lebih banyak dibanding saat Pilpres 2019 lalu.

Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat ada sebanyak 1.645 konten menyesatkan terkait Pilpres 2019 lalu. Hal itu terjadi selama kurun Agustus 2018-April 2019.

Sejumlah pengamat telah memperkirakan hal ini, salah satunya Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin.

Ujang mengungkapkan, ada beberapa alasan kuat kenapa hoax terkait Pilpres 2024 akan lebih besar dibanding 2019 lalu. Menurutnya, kecil kemungkinan elite politik hanya menggunakan cara terbuka untuk menjalankan agenda politiknya. Cara inilah yang berpotensi menimbulkan asumsi masyarakat yang dibumbui kabar-kabar bohong.

Ujang menjelaskan tidak adanya petahana membuat masing-masing calon nantinya melakukan upaya habis-habisan merebut kursi presiden.

Akan tetapi, cara yang mereka tempuh tak hanya adu argumentasi secara terbuka, namun juga menggunakan jalur tak langsung dengan menyebarkan hoaks.

"Saya melihatnya karena tidak ada incumbent, semua capres-cawapres memiliki potensi menang yang sama. Maka akan berjuang mati-matian untuk bisa menang, dalam tanda petik ya, curang-curangan, sekeras-kerasnya, termasuk dalam konteks menebar hoaks itu," kata Ujang seperti dilansir dari Kompas, Minggu (26/6/2022).

Kedua, hoax bukan hanya menjadi senjata saat pilpres saja, namun sudah akan dipakai dalam konteks seleksi capres oleh parpol bersangkutan.

Sehingga, diperkirakan hoax akan muncul lebih cepat dari agenda kontestasi. Hal itulah yang membuat Ujang merasa yakin jumlah hoax terkait Pilpres 2024 akan jauh lebih banyak dibanding sebelumnya.

Ketiga, lanjut Ujang, kurangnya komitmen dari elite politik untuk melawan hoax, meski mereka menandatangani pakta integritas, namun itu dipercaya tak cukup untuk menahan laju penyebaran berita hoaks.

Dari ketiga alasan di atas, kata dia, akan berkontribusi membuat publik kembali dijejali kabar-kabar bohong seputar penyelenggaraan pesta demokrasi 2024. Karena jeda waktu yang sangat panjang.

Ujang mengatakan, elite-elite politiklah yang membangun tim buzzer untuk memproduksi dan menyebarkan hoaks tersebut secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Pernyataan ini semakin kuat lantaran hoax selalu muncul setiap adanya argumentasi terbuka dari para elite politik ke muka publik.

"Buzzer itu kan dipelihara, diproduksi oleh elite-elite tertentu. Oleh karena itu yang paling penting itu membangun kesadaran di para elite itu," kata dia.

Melihat situasi yang demikian, Ujang berharap kesadaran masyarakat lah yang akan mampu membendung laju penyebaran berita palsu terkait pilpres. Hal itu dinilai penting demi menjaga marwah demokrasi.

Hal senada juga disampaikan Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Menurutnya, penting untung gencar mengedukasi masyarakat agar paham dengan situasi dan kondisi yang mungkin terjadi terkait keberadaan informasi palsu terkait pilpres 2024.

"Kita edukasi masyarakat supaya tidak lagi terjebak hoaks, check and rechek itu kan paling gampang," kata Hendri seperti dilansir dari Kompas, Minggu (26/6/2022).

Hendri beralasan, hoax akan sulit dicegah jika hanya mengandalkan komitmen dari para elite politik. Masyarakat diminta mampu secara bijak mengelola informasi agar tak terjebak dalam kubangan berita-berita palsu.

"Jadi kalau mengharapkan politisi atau pemain, itu susah, karena kita juga sulit membuktikannya," jelasnya.